kapan perkara papat ditindakna. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri. kapan perkara papat ditindakna

Tahap pertama: Pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, selanjutnya Penuntut Umum menunjuk Jaksa Peneliti untuk menelitiFoto Humas/Ganie. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM). Setelah perkara didaftarkan ke pengadilan negeri dan penggugat membayar biaya perkara, maka majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan. Kelahiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pasca reformasi merupakan perwujudan harapan akan penegakan hukum anti-korupsi yang lebih baik lagi di Indonesia. Padahal, negara telah menjamin perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak bagi korban maupun saksi tindak pidana. Pemeriksaan berkas akan dilaksanakan secara bersamaan, dan hari sidang (musyawarah/ucapan, red) harus. Meskipun dalam KUHAP (bahasa undang-undang) tidak dikenal kedua istilah itu, melainkan “Tersangka”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, banding. Atas dasar pertimbangan itulah, penggunaan tindak pidana umum dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang tidak termasuk dalam ranah. memang tidak mengatur soal perubahan dan pencabutan gugatan. Pemecahan Berkas Perkara (Splitsing) Pengaturan mengenai pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat kita lihat pada Pasal 142Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas. Berdasarkan teori dan praktik penegakan hukum oleh jaksa di Indonesia, terjadinya disparitas penuntutan yang mencederai rasa keadilan bisa dan harus dicegah. Top Menu. Pengertian Tindak Pidana. G/2016/PA. ketika berkas perkara tersebut dipelajari oleh Penuntut Umum dan melihat adanya tindak pidana korupsi yang jugaPengertian penyidik diatur pada pasal 1 ayat 3 Perkap No. Heylaw Edu - 21 November 2021. . Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikh, red) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatanDalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. 2 Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); c. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari: a. Dalam satu perkara, ia bisa menjadi. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana telah. Pada tanggal 22 Januari 2021, Hakim Pemilah Perkara diambil sumpah oleh Panitera Mahkamah Agung. Hakim pidana tidak dibenarkan memutuskan status kepemilikan tanah maupun memerintahkan penyerahannya kepada seseorang di dalam amar putusan pidana . Kekurangan sistem ini adalah tidak adanya kepastian waktu kapan perkara akan diputus karena pergerakan berkas perkara dari P-1 ke P2 selanjutnya ke P-3 tidak dapat dipastikan. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. Apalagi kalau jawaban yang. Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata, maka pengadilan tinggi wajib ikut. Setelah itu, kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum. MASYKURIN HAMID (Kapan Tata Usaha) 4) Drs. Berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan. K4, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. Tahap eksekusi merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan. Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum. Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk. Berdasarkan Pasal 139. Kekurangan sistem ini adalah tidak adanya kepastian waktu kapan perkara akan diputus karena pergerakan berkas perkara dari P-1 ke P2 selanjutnya ke P-3 tidak dapat dipastikan. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP, setelah menerima kembali. Bukan hanya itu, kapan perkara tersebut harus diputus juga harus ditetapkan dimuka, ketika berkas diterima oleh Ketua Majelis. Kalaupun terbuka, itu bukan untuk umum karena di dalamnya mengandung unsur dokumen-dokumen penyidikan yang belum bisa dipublikasi,” tutur Mudzakir kepada Tirto. Untuk menjawab pertanyaan Anda apakah Keppres dapat digugat di pengadilan TUN, kami perlu menguraikan terlebih dahulu sifat-sifat sebuah keputusan TUN yang menjadi kewenangan pengadilan TUN (penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU UU No. pertengahan proses penyidikan; dan. Baik HIR maupun R. Pertanyaan sering muncul terkait pertanggungjawaban direksi dan harta aset yang dimiliki terkait perkara PKPU/Kepailitan serta proses hukum pidana. 00, dan segera dilakukan Pemeriksaan Acara Cepat dan penanganan perkara tersebut dan mengedepankan. Senin, 29 April 2019 | 08:34 WIB; Oleh : Administrator; Mahkamah Agung telah membuka akses kepada siapapun yang hendak mengetahui status putusan dan berkas perkara yang masuk ke pengadilan. mencari keterangan dan barang bukti; 3. mencari keterangan dan barang bukti; 3. Sebelum terlaksananya tahap 2 penyidikan, penyidik harus memenuhi unsur. TEMPO. P-2 bahkan P-3. KPK bersifat independen dan bebas dari. Remaja Ini Mengungkapnya. Sedangkan untuk penyidikan secara jelas diatur pada pasal 1 ayat 2 Perkap No. Dalam hukum Acara Tata Usaha Negara ada kewajiban. 7. memutus perkara. kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang adalah sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan si pembuat. Sentra Gakkumdu merupakan wujud konkrit pengawalan dan pengawasan terhadap tindak pidana pemilu dalam tahap awal. Wakil Ketua KPK Ingin Gelar Perkara Kasus Kardus Durian Cak Imin. Pancer dan sedulur papat dirumuskan dalam konsep masyarakat Jawa. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam Pasal UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang terdapat di bawahnya pada lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan. Biaya yang dibayarkan tersebut digunakan sebagai biaya administrasi di. Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Surat Kuasa Khusus. Prosedur Melaporkan Tindak Pidana kepada Polisi. Kekurangan sistem ini adalah tidak adanya kepastian waktu kapan perkara akan diputus karena pergerakan berkas perkara dari P-1 ke P2 selanjutnya ke P-3 tidak dapat dipastikan. HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform. Berikut ini perbedaan peradilan perdata dan pidana yang harus anda ketahui: Materi yang Diadili. Aturan pembaharuan ini dikenal juga sebagai HIR. SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform. Hukum perdata berfokus pada hal-hal privat, sedangkan hukum pidana berfokus pada hal publik. Untuk itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa persidangan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diselesaikan paling lambat dalam 5 bulan. Tentang Kepaniteraan; Tugas Pokok & Fungsi. 2 Yang menjadi dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUDPerlu diketahui bahwa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap disebut dengan inkracht van gewijsde. merumuskan rencana penyidikan; c. Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Pertama akan diuji dengan bukti surat atau akta otentik/dibawah tangan yang diakui kebenarannya. Penyidikan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan tanpa melanggar HAM apabila negara melalui aparat penegak hukum telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuannya menghadirkan tersangka. Sidang persiapan, Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau suatu tahapan untuk mematangkan perkara. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Pangerten Cerkak. balik dalam perkara perdata maka penyampaian batuan teknis hukum antar pengadilan di kedua negara tersebut dapat langsung disampaikan tanpa melalui jalur diplomatik, meskipun kedua negara tersebut tidak meratifikasi 3 (tiga) konvensi Hague sebagaimana tersebut di atas. Surat Permohonan Banding; b. Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan: “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Empat kiblat itu adalah empat arah mata angin utama, yaitu Timur, Selatan, Barat, dan Utara yang bertumpu pada satu pusat. 1. Perkara akan diputus ketika berkas telah sampai ke P-3 (Ketua Majelis) setelah dibaca oleh P-2, sedangkan kapan P-1 dan P-2 selesai membaca tidak dapat. daratang b. Cara Melapor ke Polisi. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses acara pemeriksaan persidangan biasa, yaitu sebagai berikut: Pemeriksaan identitas Terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP). G/2013 tertanggal 13 Maret 2014 mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan. (Oleh: Muhammad Adiguna Bimasakti. Imam. A. Pada perkara perdata, terjadinya perkara disebabkan karena pelanggaran pada hak seseorang seperti yang sudah diatur dan ditetapkan pada. Tata cara dan tahapan pemeriksaan tingkat banding pada perkara pidana, yaitu: Permintaan pemeriksaan banding diajukan tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (dalam satu perkara terdapat lebih dari satu orang terdakwa). Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Panitera MA; Sekretariat KepaniteraanKPKNL Semarang > Artikel. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat soal penegakan hukum. Nuli isun matur maring Mbah Daqā’. Mekanisme dari pembentukan praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. merumuskan rencana penyidikan; c. Penerapan Putusan Verstek apabila Tergugat lebih dari satu telah diatur dalam Pasal 127 HIR yang menyatakan, “Jika seseorang atau lebih dari Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Yang ternyata menjadi alat bagi tergugat untuk. Menurut M. Beritahukan / Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya; ( dapat dilihat dari bunyi surat pengantar. Mengakses Berkas Perkara di MA. go. Singkat c. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasa dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat. Terima kasih atas pertanyaan Anda. 000. Itu unsur yang ada di dalam tahap 1 penyidikan sebelum melanjutkan. Tahapan persidangan dilakukan di pengadilan yang berbeda tergantung perkaranya. Seluruh informasi. Dengan cara demikian, maka Hakim akan. Sebab, alat bukti akan menjadi dasar membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara yang disidangkan. Jieun kalimah ngagunakuen kecap di handap! a. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus: Belajar. Pengertian pemanggilan sidang yang sah dan patut. bap 335. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (ver weer ten principale atau materiel verweer) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. (Oleh: Muhammad Adiguna Bimasakti. BAP PEMERIKSAAN SAKSI. yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka Surat Panggilan diserahkan melalui keluarga, kuasa hukum, Ketua RT/RW, Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat disampaikan kepada yang bersangkutan; atau. kapan perkara bisa diputus karena sangat tergantung pada. pendapat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, perkara tersebut merupakan tindak pidana korupsi (pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima gratifikasi) yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh. Dari lima pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah hanya mengabulkan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait gugurnya hak mengajukan praperadilan ketika perkara pokoknya sudah diperiksa pengadilan. Selain mempunyai wewenang tersebut, Penyidik juga mempunyai wewenang:[10] 1. Pra/2023/PN. Setelah itu, kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kuasa kehakiman dan membawahi pengadilan memiliki 4 jenis pengadilan. Heylaw Edu - 3 April 2023. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHAP. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan. See full list on hukumonline. Pada tahun 2023 ini, menurut Kemenag. PERKARA PERDATA YANG DIPIDANAKAN. 3. Dr. ”. Yang dimaksud dengan penyidik militer adalah Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB VII Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam. Dengan menempatkan suap menyuap (bribery) di urutan pertama menunjukkan bahwa UNCAC memberikan penekanan bahwa tindak pidana suap menyuap (bribery) merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi. Mungkin, ada beberapa istilah hukum yang dianggap sama oleh masyarakat awam, tapi sebetulnya jauh berbeda. B. Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat, akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perbedaan Perkara Perdata Dengan Pidana. Pasal 279 Reglement of de Rechtsvordering atau Rv menjelaskan barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan. Sebelum masuk kamar mandi dianjurkan untuk membaca doa. Jika Perkara Sudah Diputus. Proses ini bisa dilakukan apabila pihak panitera telah menyetujui permohonan yang telah diajukan. Misalnya, antara tersangka, terdakwa dan terpidana, atau antara delik aduan dan delik laporan, masih banyak yang belum bisa membedakan. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; d. Dari rumusan pasal ini menurut Prof. “Semuanya sesungguhnya tidak boleh. Gelar perkara biasa pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:[4] a. Secara umum, jika mengalami tindak pidana atau melihat tindak kriminal tersebut, Anda dapat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi terdekat terlebih dulu. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :Kekurangan sistem ini adalah tidak adanya kepastian waktu kapan perkara akan diputus karena pergerakan berkas perkara dari P-1 ke P2 selanjutnya ke P-3 tidak dapat dipastikan. Pengadilan Pajak. Tak jarang, putusan yang dikeluarkan pengadilan pajak justru menimbulkan persoalan lain. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan; d. com Dia mencontohkan ada hakim praperadilan berpendapat permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diregistrasi di PN dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa ke PN. b. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/3) siang. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya, korupsi merupakan putusan terbanyak dengan SXWXVDQ DWDXTEMPO. com – Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan tentang adanya kekurangan atau kesalahan dalam proses berjalannya perkara pidana. Untuk itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa persidangan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diselesaikan paling lambat dalam 5 bulan. 3) AKIBAT KEJADIAN (MISAL : MATI,. 4. Dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah diregister sesuai dengan perkara yang diajukan. Proses peradilan akan dilakukan di pengadilan perdata oleh hakim khusus perkara perdata. Konkret dan Individual. Sebelum sidang dijalankan dengan baik, maka setiap sidang harus dikondisikan oleh para pihak yang melakukan proses persidangan. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, PengadilanMiliter Umum, dan Pengadilan. Doa masuk kamar mandi yang dituntunkan Nabi Muhammad sebagaimana yang tertuang dalam hadits dari Anas bin Malik riwayat Bukhari (no. Diluar daftar tersebut, Rentut juga dapat diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting. PROSES ACARA PERDATA. Kesimpulannya, daluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi bisa bervariasi tergantung dengan berapa lama sanksi pidana penjara yang diatur dalam pasal tertentu. HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform. Praperadilan menjadi alat koreksi terhadap tindakan para penegak hukum. Sumber gambar: Persidangan Perkara Perdata: Beberapa Kemungkinan yang Dapat Terjadi pada Hari Sidang Pertama. Proses Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Email : [email protected]. Tembang Macapat adalah sajak yang dinyanyikan oleh masyarakat Jawa. Ilustrasi. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas hukuman terjadi, dan ini berkaitan dengan apa saja yang dipertimbangkan hakim saat menyusun pemidanaan. ”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Pasal 8 menjelaskan, jika telah selesai melakukan penyidikan, maka wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini, yakni Permohonan Praperadilan yang teregister dengan Nomor 1/Pid. Mereka juga berhak hadir ke pengadilan dengan membawa kuasa hukum yang membela. Ijtihad (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Akta Perdamaian yang diputuskan oleh hakim pengadilan, dibuat dan dirancang oleh para pihak itu sendiri dalam perkara gugatan perdata, dan dapat diajukan meski telah melewati masa mediasi, dimana hakim akan membuat putusan berdasarkan draf perdamaian yang disepakati para pihak. Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : a. Sementara dalam perkara pidana, para pihak yang berhadapan ialah negara yang direpresentatifkan oleh Jaksa Penuntut Umum melawan si tersangka.